Politik

Pejabat Negara Merangkap Jabatan, Sangat Merugikan Rakyat

Kluget.com, Pejabat publik yang memiliki jabatan rangkap dalam partai ditentang oleh beberapa kalangan. Rangkap jabatan dinilai akan menimbulkan perselisihan kepentingan dan penyalah gunaan fasilitas negara yang dapat menurunkan profesionalisme. Akibatnya, kepentingan masyarakat tidak diutamakan sebagaimana mestinya.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Hanta Yuda angkat bicara, pejabat negara seharusnya tidak sedang menduduki jabatan di partai. Memang tidak ada ketentuan yang melarang hal itu dan mengakibatkan kepentingan masyarakat di bawah kepentingan partai.

"Wajar saja para Menteri meninggalkan tugasnya dan memilih mengurus partai karena itu tidak dilarang. Karena dalam sistem kita memang dibolehkan pejabat partai menjadi Menteri, Gubernur bahkan Presiden," ucapnya.

Dirinya mengatakan rangkap jabatan melahirkan konflik kepentingan antara kepentingan masyarakat dengan memikirkan kepentingan partai. Misalnya, anggaran negara yang seharusnya diperuntukkan kepada rakyat, malah dikorupsi untuk membiayai konvensi partai tertentu.

Sisi profesional yang seharusnya dilakukan dengan menjalankan tugas negara terpecah karena harus memikirkan partai. Terlebih menjelang kampanye seperti sekarang ini, pejabat publik meminta izin untuk cuti dari tugas untuk berkampanye.

"Pejabat negara mesti mencerminkan kebangsawanan dengan menjunjung profesionalisme, mengutamakan masyarakat dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Namun, tidak terlihat dari pejabat kita," tambahnya.

Pendapat serupa dikatakan oleh pengamat politik UI Andrinof A. Chaniago. Menurutnya, rangkap jabatan cenderung menyalah gunakan wewenang dan fasilitas negara.

Menjelang pemilu, para pejabat menyalah gunakan kewenangan sosialisasi program kementerian, seperti iklan layanan. Hal tersebut dilakukan bertujuan untuk menarik simpati masyarakat.

"Saya salah satu orang yang tidak setuju rangkap jabatan. Karena biasanya menjadi aji mumpung untuk partainya. Karena sistem lemah mengawasi kewenangan dan penggunaan fasilitas negara," tandasnya.

 

(Laporan Tiara Mayangsari)

Rating :
(0 Suara)

Komentar Anda:

  1. Terpopuler
  2. Terkini
  3. Komentar